Pemerintahan Desa di Pulang Pisau Kok Takut Dikawal Kejaksaan, Kenapa ? | BarselNews

Pemerintahan Desa di Pulang Pisau Kok Takut Dikawal Kejaksaan, Kenapa ?

Barselnews, Pulang Pisau –Partisipasi kepala Desa untuk melibatkan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Pulang Pisau sebagai Tim Pendamping Pengawal Pengamanan Pembangunan Desa (TP4D) masih kurang optimal.

Pasalnya para Kades ini masih merasa takut untuk diberikan pengawalan oleh pihak Kejaksaan.

Demikisn disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Pulpis, Triono Rahyudi kepada BarselNews. Senin (11/3/2019).

“Pada tahun 2018 yang lalu hanya dua desa yang meminta pengawalan dari TP4D yakni Desa Mantaren I dan Desa Mantaren II di Kecamatan Kahayan Hilir,” kata Triono Rahyudi.

Sementara, lanjut dia, yang meminta untuk di sosialisasikan pun masih sangat minim di tahun lalu hanya Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir yang meminta dilaksanakan sosialisasi oleh pihak Kejaksaan.

Artinya, kata Triono, pasrtisipasi dari 95 desa yang ada di Kabupaten Pulang Pisau masih jauh dari harapan.

“Dengan adanya kami ini, sebenarnya yang kami harapkan bisa di jadikan mitra, untuk bisa mensukseskan pembangunan Desa,” harapnya.

Menurutnya, ada beberapa hal, yang menjadi ganjalan di desa terutama pihak desa masih belum memahami fungsi Kejaksaan itu.

Serta juga merasa was-was karena selama ini fungsi kejaksaan adalah penagakan hukum, seolah-olah hanya akan menindak yang salah saja.

“Sebenarnya ada ruang yang dibuka yaitu dengan ketentuan Undang-Undang kita bisa melakukan pendampingan kepada Dana Desa (DD),” jelas dia.

Sementara, dari pihak desa pun terkadang malah merasa takut jika ada yang tidak sesuai, dan bukannya memiminta untuk konsultasi malah tidak berani untuk melaporkan hal itu.

“Saya meminta kepada seluruh Kades, untuk mentaati, dan mematuhi ketentuan yang sudah ada, terkait dengan penggunaan DD, dan kami meminta agar gunakan instrumen yang ada, dan kami dari kejaksaan baik melalui instrumen Datun, maupun instrumen Intelijen siap memback up pembangunan DD,” tegas dia.

Selain dua fungsi instrumen di Kejaksaan, sambung Triono, pihak desa juga bisa menggunakan fungsi APIP, selaku inspektorat bisa melakukan itu, dan pihak desa pun juga bisa menggunakan fungsi DPMD yakni Dinas yang memiliki kewenangan yang paling utama dalam pendampingan pelaksanaan pembangunan desa.

“Juga tidak kalah pentingnya pihak Polri terkait dengan Kantibmas juga bisa dimintakan suportnya, dan apa bila semua pekerjaan dilaksanakan dengan konperhensif bersama harmonis, dan integrasi Insya Allah hasilnya akan menjadi optimal,” tutupnya.(EF/A2).




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *