35 di Barito Selatan Masih Belum Ajukan Permohonan Pencairan DD Tahap II | BarselNews

35 di Barito Selatan Masih Belum Ajukan Permohonan Pencairan DD Tahap II

Barselnews, Buntok –Sebanyak 35 desa di Barito Selatan masih belum mengajukan permohonan pencairan Dana Desa atau DD tahap II tahun anggaran 2019.

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DSPMD Barsel, Supriadi AS mengatakan, untuk DD tahap II anggarannya telah disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara atau RKUN ke Rekening Kas Umum Daerah atau RKUN.

“Namun, untuk pencairan DD untuk 35 desa belum bisa dicairkan karena belum mengajukan permohonan pencairannya,” kata Supriadi AS kepada Barselnews, usai rakor percepatan penyusunan laporan realisasi fisik penggunaan DD tahun anggaran 2018, Jumat, 14 Juni 2019.

Ia menyebutkan hal tersebut masih terkendala ada dua Desa masih belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban DD tahun anggaran 2018 dan 33 desa masih menyusun RAPBDes.

“Kami telah beberapa kali mengingatkan mereka agar sesegera mungkin untuk mengajukan permohonan pencairan dengan melengkapi persayaratannya,” tandas dia.

Ia menjelaskan, untuk mempercepat proses tersebut pihaknya pun melaksanakan rapat koordinasi percepatan penyusunan laporan realisasi fisik penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2018 dengan mengundang kepala desa.

“Laporan realisasi fisik penggunaan DD tahun anggaran 2018 ini sebagai syarat untuk melakukan pencairan DD tahap II tahun 2019 ini,” jelas dia.

Dalam rapat ini, lanjut dia, pihaknya mengundang Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN, BPKAD dan pihak-pihak terkait.

Mudah-mudahan, lanjut dia, dengan kegiatan ini pihak desa bisa memberitahukan apa kendala mereka sehingga terlambat mengajukan permohonan pencairan. (UR/A2).




One thought on “35 di Barito Selatan Masih Belum Ajukan Permohonan Pencairan DD Tahap II

  1. Sarianes

    Sebenar kalau penggunaan DD itu sesuai dengan hasil keputsan rapat bersama,tidak akan sulit untuk membuat SPJnya,itu di karena dana itu di gunakan,tanpa lewt musyawarah mupakat sehingga jadi sulit untuk membuat SPJnya.
    Saran:Untuk kedepannya dr BPMDes punya batas waktunya untuk pengajuan pencairan,jangan berikan kesempatan buat pemdes,untuk banyak alasan belum membuat sempat membuat surat permohonan pencairan.dan kadesnya di tindak tegas….terkait hal ini,karena ininmenyangkut hajat orang banyak…demikian trims

    Reply

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *