Awak Media Sesalkan Undangan Pengumumam Pemberhentian Status Siaga Darurat Karhutla di Batalkan - BarselNews

Awak Media Sesalkan Undangan Pengumumam Pemberhentian Status Siaga Darurat Karhutla di Batalkan

Barselnews, Pulang Pisau – Sejumlah awak media di Pulang Pisau menyesalkan udangan dari Pos Komando penanganan siaga darurat Karhutla di batalkan.

Undangan dengan nomor 225/ BPBD-PP/ X/2019 tertanggal 8 Oktober 2019 tersebut disampaikan secara resmi kepada awak media bahwa pada hari ini, Rabu, 9 Oktober 2019 dalam rangka menyampaikan pengumuman pemberhentian status siaga darurat.

Mendapat undangan tersebut sejumlah insan pers di Bumi Handep Hapakat pun berkumpul di Posko bahwa pada pukul 09.00 WIB acara dimulai. Namun, awak media kecewa lantaran pengumumantersebut dibatalkan.

Salah satu wartawan, Manan menyayangkan, dimana dirinya telah meluangkan waktu untuk hadir bersama rekan media lainnya, dalam rangka mendengarkan pengumuman berakhirnya penetapan status siaga darurat bencana Karhutla Kabupaten Pulpis.

Hal tersebut, lanjut dia, berdasarkan surat Bupati Pulpis H. Edy Pratowo Nomor 219 Tahun 2019, dalam keputusan tersebut status berakhir pada tanggal 9 Oktober 2019.

” Kita kumpul kesini mas, karena undangan dan surat Keputusan Bupati 219 Tahun 2019 itu, untuk mengumumkan pemberhentian status Siaga Darurat Bencana Karhutla berakhir pada hari ini,” ucap Manan yang diamini rekan wartawan lainnya.

Ia menambahkan, dirinya buru-buru menyempatkan diri meluangkan waktu untuk menghadiri penetapan dimaksud. Sebab, undangan tersebut secara resmi dan telah disampaikan kepada seluruh awak media.

Menanggapi hal itu, Kepala Pelaksana (Kalaksa) Karhutla Pulpis, Salahudin membenarkan adanya penundanaan terkait penetapan status siaga darurat bencana Karhutla Kabupaten Pulpis yang akan berakhir tanggal 9 Oktober 2019.

Ia pak, rencananya besok saya dan IC melaporkan hasil evaluasi,” ucap dia.

Ia menjelaskan, saat ini pihaknya tengah melaksanakan Rapat Posko terlebih dahulu untuk memberi masukan kepada Bupati Pulpis, apakah status tersebut di akhiri atau diperpanjang.

Karena, lanjut dia, penetapannya itu adalah wewenang Bupati dengan Surat Keputusan (SK) dengan catatan yakni status Provinsi sampai dengan 30 Oktober 2019 setelah itu baru pers realize. (SENDRI/A2).




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *